17+8 TUNTUTAN RAKYAT
These demands are a rangkuman (summary) of various calls to action circulating on social media in recent days, including:
- Tuntutan 7 arah @salsaeer @jeromepolin
- Cherry Permelia hasil forum rakyat mahasiswa UI
- Tuntutan Komunitas R I risma Transjakarta
- Tuntutan Mahasiswa UI
- Tuntutan Mahasiswa UGM
- Tuntutan Mahasiswa Vokasi UI
- Tuntutan Mahasiswa UI hasil musyawarah
- Tuntutan Mahasiswa UI hasil VLBH
- Tuntutan Mahasiswa UI hasil diskusi terbuka
- Tuntutan Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Komunikasi UI
- Tuntutan Komunitas Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia
Rangkuman ini tidak dimaksudkan untuk mengklaim sebagai satu-satunya tuntutan yang sah atau mewakili seluruh warga UI. Rangkuman ini disusun sebagai bentuk dokumentasi yang mudah diakses dan dibagikan kembali.
17 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 MINGGU
DEADLINE: 5 SEPT 2025
🔹 Tugas Presiden Prabowo
- Tarik TNI dan Polri dari ranah sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Pemeriksaan Sipil untuk mengusut pelanggaran HAM oleh aparat.
- Tim independen, terdiri dari tokoh sipil, seperti: Usman Hamid, Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dll.
- Bukan bagian dari TNI/Polri atau pemerintah.
🔹 Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
- Bubarkan BIN dan BSSN, distribusikan tugasnya ke lembaga sipil.
- Bubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Bubarkan Dewan Pers.
- Bubarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Bubarkan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan ganti dengan lembaga etik independen (bukan milik KPK).
🔹 Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Tarik semua kader partai dari jabatan publik yang tidak melalui pemilu.
- Termasuk komisaris BUMN, staf khusus, dll.
- Wajibkan semua kader partai untuk melaporkan harta kekayaan secara publik.
- Wajibkan semua kader partai untuk melaporkan sumber dana kampanye secara publik.
DEADLINE: 5 SEPT 2025
🔹 Tugas Kepolisian Republik Indonesia
- Bebaskan semua demonstran yang ditangkap.
- Hentikan tindakan represif dan segera atur SOP Pengendalian Massa yang sudah terdidik.
- Segera adili dan pecat aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap rakyat.
🔹 Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- Segera tarik semua pasukan dari wilayah konflik.
- Hentikan pendekatan militer terhadap warga sipil.
🔹 Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
- Wujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Indonesia.
- Wujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.
- Wujudkan reformasi agraria dan industrialisasi nasional.
8 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 TAHUN
DEADLINE: 30 AGUSTUS 2024
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Reformasi dan bersihkan DPR dari oknum tidak kompeten, tidak berintegritas, dan tidak berpihak pada rakyat.
- Wujudkan DPR yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Reformasi partai politik agar tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan aspirasi rakyat.
- Perkuat pengawasan terhadap eksekutif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
- Reformasi dan Perkuat Lembaga Peradilan
- Reformasi lembaga peradilan agar bebas dari korupsi dan intervensi politik.
- Perkuat lembaga peradilan agar dapat menegakkan hukum secara adil dan independen.
- Wujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani
- Dorong pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan melayani rakyat.
- Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di daerah.
- Wujudkan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas
- Pastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Tingkatkan kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan.
- Wujudkan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
- Pastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
- Lindungi dan Sejahterakan Petani, Nelayan, dan Pekerja
- Berikan perlindungan dan kesejahteraan bagi petani, nelayan, dan pekerja.
- Pastikan kebijakan yang berpihak pada mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Tuntut Urgensi Kebijakan Iklim dan Lingkungan
- Dorong kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan penanggulangan krisis iklim.
- Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.
Risiko Jika Reformasi Gagal
Indonesia tidak membutuhkan elit yang cinta uang, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan politik kepada esensinya: melayani rakya
Jika solusi ini tidak dijalankan, maka demonstrasi akan terus berulang, kepercayaan publik terkikis, dan ancaman kelumpuhan ekonomi yang diperingatkan para ekonom bisa benar-benar menjadi kenyataan. Indonesia tidak membutuhkan elit yang cinta uang, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan politik kepada esensinya: melayani rakyat.
Tanpa perubahan nyata:
- Demonstrasi akan terus berulang.
- Kepercayaan publik terhadap institusi semakin terkikis.
- Ancaman kelumpuhan ekonomi yang diperingatkan para ekonom bisa menjadi kenyataan.
