Gelombang demonstrasi berdarah yang meluas di berbagai kota besar pada akhir Agustus 2025 merupakan puncak dari kekecewaan publik yang menumpuk. Aksi yang semula damai berubah ricuh setelah kebijakan efisiensi pemerintah dinilai kontras dengan kenyataan tingginya tunjangan DPR. Tragedi pada 25 dan 28 Agustus, ketika aparat merespons dengan cara represif hingga seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan Brimob, menyulut amarah massa. Kerusuhan pun pecah di sejumlah titik, memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara rakyat dan elit penguasa.

Akar Krisis: Salah Kelola dan Ketimpangan

Namun, situasi ini tidak hadir secara tiba-tiba. Selama berbulan-bulan, publik telah menyaksikan misalokasi anggaran, misinformasi ekonomi, serta perilaku arogan pejabat yang mementingkan diri sendiri. DPR menaikkan gaji dan tunjangan, flexing gaya hidup mewah, serta gagal menyusun anggaran yang berpihak pada rakyat. Pejabat negara dan birokrasi mempertontonkan kekuasaan, terjebak korupsi akibat mahalnya biaya politik, dan lebih mencintai uang serta jabatan daripada amanah publik. Presiden, yang diharapkan memimpin reformasi, justru dinilai pasif sehingga membiarkan penyimpangan ini berlarut-larut.

Selama berbulan-bulan, masyarakat telah menyaksikan

• Misalokasi anggaran yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.
• Misinformasi ekonomi yang membingungkan publik.
• DPR menaikkan gaji dan tunjangan sambil memamerkan gaya hidup mewah.
• Pejabat negara terjebak korupsi akibat mahalnya biaya politik.
• Presiden dinilai pasif, membiarkan penyimpangan berlarut-larut.

Dampak Nyata di Lapangan

Akibatnya, jurang antara rakyat dan elit semakin lebar. Rakyat merasa ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya melindungi dan melayani mereka. Konsekuensinya terasa nyata. Rakyat umum menanggung harga pangan tinggi, biaya hidup mahal, dan informasi ekonomi yang membingungkan. Jutaan anak muda kehilangan harapan karena lapangan kerja terbatas. Pengusaha kecil, pelaku gig economy, hingga bisnis online tertekan pajak dan regulasi yang berat. Guru dan pekerja menerima gaji rendah tanpa perlindungan memadai. Bahkan polisi kehilangan wibawa karena hukum tidak ditegakkan konsisten. Semua keresahan itu akhirnya meledak di jalan-jalan.

Kondisi sosial-ekonomi semakin memburuk:

• Harga pangan dan biaya hidup melonjak.
• Lapangan kerja terbatas, terutama bagi anak muda.
• Usaha kecil dan pelaku gig economy tertekan oleh pajak dan regulasi.
• Guru dan pekerja menerima gaji rendah tanpa perlindungan memadai.
• Polisi kehilangan wibawa karena hukum tidak ditegakkan secara konsisten.

Seruan Tokoh Nasional: Reformasi atau Lumpuh

Semua keresahan ini akhirnya meledak di jalan-jalan, menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Para tokoh nasional, seperti Jokowi, Jusuf Kalla, Ahok, Rhenald Kasali, Cokro TV, Hendropriyono, Mahfud MD mengingatkan, bila gejolak ini tidak segera diredakan, kehidupan ekonomi bisa terhenti. Mereka menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menuntut aparat menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. JK juga mendesak agar pemerintah dan DPR berhati-hati dalam berbicara, supaya tidak semakin melukai hati rakyat.

• Belasungkawa kepada keluarga korban.
• Peringatan bahwa gejolak ini bisa melumpuhkan ekonomi nasional.
• Desakan agar aparat bertindak adil dan pejabat berhati-hati dalam berbicara.

Solusi: Reformasi Menyeluruh

Namun peringatan saja tidak cukup. Dibutuhkan langkah konkret dan keberanian politik.  Reformasi menyeluruh menjadi kunci. Undang-undang dan alokasi anggaran harus adil serta pro-rakyat. Presiden wajib mendorong pejabat bermasalah untuk berani bertanggung jawab di depan publik bahkan mengundurkan diri. DPR perlu mengevaluasi serta mereformasi program-programnya agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Anggaran negara harus diarahkan untuk menciptakan peluang kerja dan usaha, karena itulah tugas utama negara. Pemotongan gaji pejabat negara bisa menjadi langkah simbolis sekaligus praktis, agar mereka kembali memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan sarana memperkaya diri.

Untuk meredam krisis dan memulihkan kepercayaan publik, pemerintah dan DPR harus:

• Mereformasi undang-undang dan alokasi anggaran agar benar-benar pro-rakyat.
• Mendorong pejabat bermasalah untuk bertanggung jawab secara publik, bahkan mundur bila perlu.
• Mengevaluasi program DPR agar fokus pada penciptaan lapangan kerja dan usaha.
• Memotong gaji pejabat sebagai langkah simbolis dan koreksi moral.
• Mengembalikan esensi jabatan publik sebagai amanah, bukan sarana memperkaya diri.

Risiko Jika Reformasi Gagal

Indonesia tidak membutuhkan elit yang cinta uang, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan politik kepada esensinya: melayani rakya

Jika solusi ini tidak dijalankan, maka demonstrasi akan terus berulang, kepercayaan publik terkikis, dan ancaman kelumpuhan ekonomi yang diperingatkan para ekonom bisa benar-benar menjadi kenyataan. Indonesia tidak membutuhkan elit yang cinta uang, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan politik kepada esensinya: melayani rakyat.

Tanpa perubahan nyata:

• Demonstrasi akan terus berulang.
• Kepercayaan publik terhadap institusi semakin terkikis.
• Ancaman kelumpuhan ekonomi yang diperingatkan para ekonom bisa menjadi kenyataan.