17+8 TUNTUTAN RAKYAT

These demands are a rangkuman (summary) of various calls to action circulating on social media in recent days, including:

• Tuntutan 7 arah @salsaeer @jeromepolin
• Cherry Permelia hasil forum rakyat mahasiswa UI
• Tuntutan Komunitas R I risma Transjakarta
• Tuntutan Mahasiswa UI
• Tuntutan Mahasiswa UGM
• Tuntutan Mahasiswa Vokasi UI
• Tuntutan Mahasiswa UI hasil musyawarah
• Tuntutan Mahasiswa UI hasil VLBH
• Tuntutan Mahasiswa UI hasil diskusi terbuka
• Tuntutan Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Komunikasi UI
• Tuntutan Komunitas Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia

Rangkuman ini tidak dimaksudkan untuk mengklaim sebagai satu-satunya tuntutan yang sah atau mewakili seluruh warga UI. Rangkuman ini disusun sebagai bentuk dokumentasi yang mudah diakses dan dibagikan kembali.

17 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 MINGGU

DEADLINE: 5 SEPT 2025

🔹 Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dan Polri dari ranah sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Pemeriksaan Sipil untuk mengusut pelanggaran HAM oleh aparat.
   • Tim independen, terdiri dari tokoh sipil, seperti: Usman Hamid, Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, dll.
   • Bukan bagian dari TNI/Polri atau pemerintah.

🔹 Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

3. Bubarkan BIN dan BSSN, distribusikan tugasnya ke lembaga sipil.
4. Bubarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
5. Bubarkan Dewan Pers.
6. Bubarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7. Bubarkan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan ganti dengan lembaga etik independen (bukan milik KPK).

🔹 Tugas Ketua Umum Partai Politik

8. Tarik semua kader partai dari jabatan publik yang tidak melalui pemilu.
   • Termasuk komisaris BUMN, staf khusus, dll.
9. Wajibkan semua kader partai untuk melaporkan harta kekayaan secara publik.
10. Wajibkan semua kader partai untuk melaporkan sumber dana kampanye secara publik.

DEADLINE: 5 SEPT 2025

🔹 Tugas Kepolisian Republik Indonesia

11. Bebaskan semua demonstran yang ditangkap.
12. Hentikan tindakan represif dan segera atur SOP Pengendalian Massa yang sudah terdidik.
13. Segera adili dan pecat aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap rakyat.

🔹 Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

14. Segera tarik semua pasukan dari wilayah konflik.
15. Hentikan pendekatan militer terhadap warga sipil.

🔹 Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

16. Wujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Indonesia.
17. Wujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.
18. Wujudkan reformasi agraria dan industrialisasi nasional.

8 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 TAHUN

DEADLINE: 30 AGUSTUS 2024

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
   • Reformasi dan bersihkan DPR dari oknum tidak kompeten, tidak berintegritas, dan tidak berpihak pada rakyat.
   • Wujudkan DPR yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
   • Reformasi partai politik agar tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan aspirasi rakyat.
   • Perkuat pengawasan terhadap eksekutif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
3. Reformasi dan Perkuat Lembaga Peradilan
   • Reformasi lembaga peradilan agar bebas dari korupsi dan intervensi politik.
   • Perkuat lembaga peradilan agar dapat menegakkan hukum secara adil dan independen.
4. Wujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani
   • Dorong pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan melayani rakyat.
   • Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di daerah.
5. Wujudkan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas
   • Pastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
   • Tingkatkan kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan.
6. Wujudkan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
   • Pastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
   • Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
7. Lindungi dan Sejahterakan Petani, Nelayan, dan Pekerja
   • Berikan perlindungan dan kesejahteraan bagi petani, nelayan, dan pekerja.
   • Pastikan kebijakan yang berpihak pada mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
8. Tuntut Urgensi Kebijakan Iklim dan Lingkungan
   • Dorong kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan penanggulangan krisis iklim.
   • Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Risiko Jika Reformasi Gagal

Indonesia tidak membutuhkan elit yang cinta uang, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan politik kepada esensinya: melayani rakya

Jika solusi ini tidak dijalankan, maka demonstrasi akan terus berulang, kepercayaan publik terkikis, dan ancaman kelumpuhan ekonomi yang diperingatkan para ekonom bisa benar-benar menjadi kenyataan. Indonesia tidak membutuhkan elit yang cinta uang, melainkan pemimpin yang berani mengembalikan politik kepada esensinya: melayani rakyat.

Tanpa perubahan nyata:

• Demonstrasi akan terus berulang.
• Kepercayaan publik terhadap institusi semakin terkikis.
• Ancaman kelumpuhan ekonomi yang diperingatkan para ekonom bisa menjadi kenyataan.